Kaleidoskop 2020: Jabar Lawan COVID-19 dengan Transparansi

KOTA BANDUNG – Penanganan COVID-19 di Jawa Barat dilakukan dengan lima prinsip utama yang selalu mewarnai segala keputusan, langkah, kebijakan, dan program. Kelima prinsip itu adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. 

Salah satu dimensi yang selalu menjadi perhatian publik adalah asas transparansi. Pemda Provinsi Jawa Barat memahami betul masyarakat dalam menghadapi pandemi global untuk kali pertama ini terpecah menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama, orang yang percaya COVID-19 ada dan mau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kelompok kedua, orang yang percaya COVID-19 tapi belum mau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kelompok ketiga, orang yang tidak percaya COVID-19 karena menganggap ini teori konspirasi. 

Pada kelompok kedua dan ketiga ini transparansi dibutuhkan. Setelah data – data ilmiah ditabulasikan dalam bentuk sebuah informasi, waktunya untuk dipublikasikan ke khalayak ramai. Dengan transparansi, Pemda Provinsi Jabar mencoba mendapatkan legitimasi publik untuk bertindak sesuai kebutuhan. Transparansi juga bertujuan membuat orang yang tadinya tidak percaya sekarang menjadi percaya COVID-19. 

“Intinya kami ingin ada trust public,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (30/12/2020).  

Menurut Gubernur, sebesar apapun yang dikerjakan Pemda Prov Jabar  tapi jika masyarakat tidak percaya, maka legitimasinya rendah, malah mungkin akan dianggap hoaks. Sebaliknya, sekecil apapun yang dikerjakan tapi jika legitimasinya kuat, maka akan sangat berarti bagi masyarakat. “Kepercayaan publik adalah segalanya dalam penanganan COVID-19 ,” katanya. 

Betapa pentingnya transparansi, maka hal yang pertama dilakukan ketika Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama Indonesia yang ternyata dari Kota Depok, Jawa Barat, Jabar langsung bergerak. 

Siang diumumkan Presiden, Gubernur Ridwan Kamil langsung bergegas ke Kota Depok bertemu wali kota dan melakukan jumpa pers pada sore harinya. Langkah yang dilakukan adalah mengumumkan strategi penanganan agar dari ‘Klaster Dansa Depok’ tidak menyebar ke daerah tetangga termasuk DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. 

“Ini juga bagian dari transparansi untuk membangun kepercayaan publik,” kata Gubernur. (Pun)

               

Topic:

Just For You