PAD Ciamis Mengalami Kenaikan Setiap Tahun

Acara Launching pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah kab. Ciamis 2014 yang berlangsung di halaman kantor pajak kabupaten Ciamis sekaligus pembukaan K.KAS waroeng BJB Komp Pemda melalui simulasi pembayaran pajak PBB-P2 Online oleh Wakil Bupati Ciamis Drs. H. Iing Syam Arifin ke bank BJB.

“Sebelum berlakunya undang-undang 28 tahun 2009 tertanggal 1 Januari 2014, pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya dilakukan oleh pusat yang pemungutannya dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Dan saat ini pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 tersebut sepenuhnya resmi dilimpahkan ke pemerintah Kabupaten/kota sehingga diyakini akan berjalan dengan baik”.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Ciamis saat memberikan sambutan dalam acara launching dimaksud. Dikatakan Wabup, berlakunya UU 28 tahun 2009 secara umum memberikan dampak positif dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Ciamis yang mengalami kenaikan setiap tahun secara signifikan. Dicontohkannya pada tahun 2009, PAD sebesar 44,2 Milyar mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 117,5 Milyar.

Pelimpahan pengelolaan PBB-P2, pemerintah Kab. Ciamis telah melaksanakan ketentuan yang menjadi tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, peraturan daerah dan kepala daerah juga SOP, kerjasama dengan dinas terkait yakni kantor pelayanan pajak, perbaikan kantor pertanahan dan juga notaris, pembukaan rekening PBB-P2 melalui bank BJB.

Wakil Bupati Ciamis Drs. H. Iing Syam Arifin yang tanggal 6 April 2014 nanti  akan dilantik sebagai Bupati Ciamis periode 2014-2019, juga menjelaskan bahwa mengingat sarana dan prasarana DOB Pangandaran masih belum memadai,dan atas kesepakatan bersama, kabupaten Induk (Ciamis_red) masih memfasilitasi penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB-P2 sementara pemungutannya kewajiban penuh pemkab. Pangandaran.

Mengakhiri sambutannya, Wabup juga menegaskan bahwa kecamatan yang paling sulit masuknya PBB adalah kecamatan Pangandaran (sebelum menjadi DOB), kecamatan Banjarsari, kecamatan Ciamis, dan kecamatan Lakbok yang semuanya didominasi masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang tahu mengenai hukum pajak. “Untuk mengantisipasi kendala ini perlu dilakukan sosialisasi dengan berbagai inovasi-inovasi”, pungkas Wabub. (FI/Cnc)

Topic:

Just For You