BANDUNG-Sebelas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat mulai dievaluasi melalui rapat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (12/10). Dari tinjauan awal tersebut, diketahui Provinsi Jabar memiliki BUMD yang memiliki aset Rp 113 triliun, sampai BUMD yang memiliki beban perusahaan sangat berat.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang memimpin rapat tersebut mengatakan setelah para direktur utama sebelas BUMD tersebut menyampaikan pemaparan mengenai perusahaan sampai laporan keuangannya, mereka diwajibkan memberikan laporan tertulis, paling lambat diberikan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 16 Oktober 2018.
Isi laporan yang harus diserahkan pekan depan tersebut, diantaranya adalah laporan keuangan BUMD pada periode 2015-2018, laporan kinerja tiga tahun terakhir, laporan audit internal, serta laporan audit dari pemerintah selama tiga tahun terakhir.
Uu mengatakan pihaknya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bidang-bidang yang dimiliki setiap perusahaan, kondisi kesehatan usahanya, besarnya sumbangan untuk pendapatan asli daerah, dan besarnya modal yang disetor pemerintah.
“Dari pertemuan tadi kalau kita lihat yang paling bagus adalah BJB (Bank Jabar Banten), di ranking nasional dan di antara bank milik daerah, kami sebagai pimpinan daerah bangga punya BJB. Tapi ada yang paling buncit, sampai seolah-olah tidak mampu membiayai operasional perusahaan sendiri,” katanya.
Secara berkala, pihaknya akan memanggil setiap BUMD satu per satu untuk melakukan pendalaman kondisi perusahaannya. Tahap awal, dirinya akan memanggil tiga perusahaan terlebih dulu beberapa hari lagi.
“Kami membutuhkan kecepatan waktu untuk membuat keputusannya. Jangan terlalu lama, jelang Desember 2018 semua pemetaan beres, dan Januari 2019 kita bisa ngebut, semua sudah terpetakan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target baru,” katanya.
Walaupun beberapa perusahaan memiliki masalah dengan jenis yang berbeda-beda, katanya, secara keseluruhan semua BUMD di Jabar ini sangat prospektif untuk menghasilkan keuntungan dan pemasukan untuk PAD. Hanya saja, sejumlah perusahaan memerlukan waktu lama untuk bisa pulih dan menghasilkan pendapatan, sehingga harus dilakukan percepatan. (Pun)
| Tweet |
