Pemprov Jabar Evaluasi Angkot Tua, Dedi Mulyadi Siapkan Skema Sopir Jadi Pemilik Armada dan Peremajaan Kendaraan Listrik

CIAMISNEWS – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat akan segera mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan. Evaluasi ini difokuskan pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan langkah tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan operasional angkutan umum, tetapi juga menghadirkan solusi bagi para pengemudi. Pemda Jabar tengah menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan sopir angkot menjadi pemilik armada, termasuk melalui mekanisme pembiayaan tanpa uang muka (down payment/DP).

Selain itu, peremajaan armada angkot direncanakan akan diarahkan pada penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).

Menurut Dedi, keberhasilan sistem transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh kualitas kendaraan, tetapi juga harus didukung perubahan budaya masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan.

Ia menilai ekosistem transportasi modern membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai, seperti trotoar yang ramah bagi pejalan kaki, penerangan jalan yang baik, pengelolaan sampah yang optimal, fasilitas publik yang bersih, serta sistem keamanan yang mampu mendukung mobilitas masyarakat.

“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” tegasnya.

Bandara Husein Sastranegara Direncanakan Kembali Beroperasi

Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi juga menyampaikan rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung mulai Agustus 2026 untuk melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia.

Pemda Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen mendorong reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut. Sejalan dengan rencana itu, Dedi meminta Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Terkait pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Dedi memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Ia menegaskan bahwa operasional Bandara Kertajati tetap difokuskan sebagai pusat layanan penerbangan ibadah.

“Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati,” pungkasnya.

Rencana evaluasi angkot, peremajaan armada berbasis kendaraan listrik, serta pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara menjadi bagian dari upaya Pemda Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan udara. Pemerintah juga menegaskan koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.