Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menekankan pentingnya penguatan UMKM berbasis kolaborsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan arah pembangunan yang semakin berfokus pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi masa depan.
Tenaga Ahli Menteri UMKM RI, Faisal Anwar Tenaga Ahli Menteri UMKM Bidang Pembiayaan dan Skema UMKM menyampaikan Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Banjar Baru ke-27 tidak sekadar tumbuh sebagai kota administratif, tetapi juga sebagai kota yang berkomitmen membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui UMKM saat mendampingi Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pada Peringatan pucak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Banjarbaru, Senin, (20/4).
Faisal menambahkan, potret nyata dari penguatan UMKM Banjar baru tercermin dalam kisah “Mama Khas Banjar” pada tahun 2025. Ia menghadapi persoalan aspek legalitas produk pangan yang diproduksi dan dipasarkan, usai perkara hukumnya selesai, toko mama khas banjar mampu bangkit dengan melakukan pembenahan usaha secara menyeluruh, sekaligus memperkuat legalitas dan kualitas produknya melalui pendampingan berbagai pihak. Kasus ini menjadikan pengalaman menghadapi persoalan hukum sebagai momentum transformasi menuju usaha yang lebih tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan.
”Pengalaman yang dialami Firly menjadi pelajaran penting bahwa penegakan regulasi harus berjalan beriringan dengan pembinaan. Kita ingin memastikan UMKM tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk tumbuh dan bersaing. Di sinilah peran negara hadir, bukan sekadar mengatur, tetapi juga memberdayakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya ekosistem pembiayaan yang inklusif bagi UMKM. “Akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi faktor krusial agar UMKM bisa bangkit lebih cepat pasca krisis. Kolaborasi dengan perbankan dan sektor swasta harus terus diperkuat agar UMKM benar-benar naik kelas,” kata Faisal.
Oleh karena itu, model kolaborasi lintas sektor seperti yang terjadi pada kasus “Mama Khas Banjar” perlu direplikasi secara nasional. “Ini bukan hanya cerita satu usaha, tetapi model kebijakan. Ketika pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dan komunitas bergerak bersama, maka dampaknya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ke depan, model penguatan UMKM berbasis kolaborasi ini diharapkan dapat terus diperluas dan direplikasi, sehingga semakin banyak pelaku usaha kecil yang mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
