CIAMISNEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Kebijakan tersebut dilakukan setelah BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia. Satuan pendidikan yang dikeluarkan itu disebut bertaraf internasional, telah mandiri secara finansial, dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan layanan MBG akan dilakukan secara bertahap. Prioritas ditentukan berdasarkan kondisi wilayah dan hasil pemetaan terhadap satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal,” ujar Sudaryono di Jakarta, 10 September.
Selain wilayah 3T, BGN juga memprioritaskan daerah dengan angka stunting yang tinggi dan sangat tinggi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penentuan sasaran perluasan layanan MBG.
Sudaryono menyebut Maluku dan Papua sebagai contoh wilayah yang menjadi perhatian. Berdasarkan pendataan BGN, sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut belum mendapatkan layanan MBG.
Menurut Sudaryono, Maluku dan Papua menjadi prioritas bersama wilayah lain yang memiliki angka stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk mendukung perluasan layanan tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing wilayah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
BGN juga menekankan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan pembukaan dapur SPPG. Dengan demikian, perluasan layanan MBG akan dilakukan melalui tahapan yang mempertimbangkan kondisi dan kesiapan di lapangan.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkas Sudaryono.
