RSUD Kota Banjar Disorot, Persoalan Pelayanan BPJS dan Piutang Jadi Perhatian

BANJAR – RSUD Kota Banjar kembali menjadi sorotan publik menyusul munculnya keluhan mengenai pelayanan pasien BPJS, kebutuhan alat kesehatan, hingga persoalan piutang rumah sakit. Sorotan tersebut berkembang di media sosial dan menambah perhatian terhadap tata kelola pelayanan serta keuangan rumah sakit milik Pemerintah Kota Banjar.

Keluhan masyarakat di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Namun, ketika persoalan pelayanan berulang dan menjadi perbincangan publik, diperlukan penjelasan mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Persoalan pelayanan BPJS di Kota Banjar sendiri bukan isu yang sepenuhnya baru. Pada Juni 2026, Komisi II DPRD Kota Banjar merencanakan rapat dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit untuk membahas sejumlah persoalan pelayanan.

Salah satu persoalan yang disebut dalam agenda tersebut adalah adanya perbedaan pandangan mengenai klaim pembayaran pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan BPJS.

Keluhan Pasien dan Kebutuhan Alat Kesehatan

Media sosial kini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman pelayanan publik, termasuk ketika pasien menghadapi kendala administrasi atau pelayanan terkait BPJS.

Dalam kasus RSUD Kota Banjar, perhatian masyarakat juga menyangkut kebutuhan alat kesehatan tertentu, seperti korset.

Bagi pasien, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan medis yang mereka jalani. Ketika dokter menyatakan suatu alat dibutuhkan, pasien berharap tersedia mekanisme yang jelas untuk mendapatkannya.

Apabila terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, penjelasan rumah sakit menjadi penting agar masyarakat memahami apakah persoalannya berkaitan dengan administrasi, ketentuan BPJS, atau mekanisme pembiayaan pelayanan.

Istilah seperti verifikasi klaim, administrasi BPJS, formularium, maupun ketentuan pembiayaan dapat sulit dipahami masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang mudah dimengerti.

Karena itu, keluhan pasien tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan di media sosial. Persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagian mana dari sistem pelayanan yang mengalami kendala.

Pendapatan RSUD Belum Capai Target pada 2023

Selain pelayanan, kondisi keuangan RSUD Kota Banjar turut menjadi perhatian, khususnya terkait piutang rumah sakit.

Berdasarkan dokumen keuangan Pemerintah Kota Banjar, pendapatan UPTD Rumah Sakit Umum pada 2023 belum mencapai target. Target pendapatan retribusi UPTD Rumah Sakit Umum saat itu sekitar Rp103,35 miliar, sedangkan realisasinya sekitar Rp87,97 miliar atau 85,12 persen.

Dokumen tersebut menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi pencapaian pendapatan. Di antaranya, sebagian kunjungan pasien umum menjadi piutang dan pendapatan BPJS bulan Desember yang belum masuk.

Data tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara pendapatan rumah sakit, piutang, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan.

Piutang sendiri tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau kerugian. Dalam pengelolaan rumah sakit, piutang dapat muncul ketika pelayanan telah diberikan, tetapi pembayaran belum diterima.

Namun, besarnya piutang dan kemampuan menagihnya menjadi bagian penting dalam kesehatan keuangan rumah sakit, terutama apabila pembayaran yang tertunda memengaruhi arus kas.

Transparansi Data Menjadi Bagian Penting

Persoalan pelayanan, klaim, dan piutang membuat keterbukaan informasi menjadi penting dalam menjelaskan kondisi RSUD Kota Banjar kepada masyarakat.

Informasi yang dapat dijelaskan kepada publik antara lain waktu penyelesaian klaim, jumlah klaim yang masih pending, nilai piutang, tingkat keterisian tempat tidur, ketersediaan dokter spesialis, serta mekanisme pengaduan pasien.

Keterbukaan tersebut tentu berbeda dengan membuka data pasien atau informasi medis yang bersifat rahasia.

Masyarakat juga membutuhkan penjelasan ketika rumah sakit menyatakan bahwa pelayanan telah berjalan sesuai prosedur. Penjelasan mengenai prosedur dan penerapannya dalam persoalan yang dialami pasien dapat membantu publik memahami duduk perkaranya.

Di sisi lain, kritik di media sosial juga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai gambaran keseluruhan pelayanan rumah sakit.

Karena itu, persoalan RSUD Kota Banjar perlu dilihat secara berimbang dengan mempertemukan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan, klaim, dan pembiayaan kesehatan.

Komisi II DPRD Kota Banjar, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan manajemen RSUD memiliki keterkaitan dalam persoalan tersebut.

Pada akhirnya, sorotan terhadap RSUD Kota Banjar bukan hanya menyangkut citra rumah sakit, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.

Keluhan mengenai pelayanan, persoalan klaim, serta data piutang menjadi bagian dari informasi yang perlu dijelaskan berdasarkan kondisi dan data yang tersedia.