JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan KUNCI BERSAMA serta menyatakan kesediaannya menghadiri KUNCI BERSAMA Summit 2026. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima kunjungan para kepala daerah anggota KUNCI BERSAMA di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan pembangunan kawasan perbatasan, mulai dari konektivitas wilayah, penguatan ekonomi daerah, hingga dukungan infrastruktur strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan konektivitas merupakan kunci dalam menghadirkan pemerataan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Kawasan perbatasan seperti KUNCI BERSAMA, menurutnya, harus menjadi bagian dari prioritas perhatian pemerintah pusat.
AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, hingga konektivitas antarwilayah yang semakin kuat.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus sejalan dengan agenda strategis nasional, yakni mendukung swasembada pangan, memperkuat swasembada energi, serta menjaga ketahanan lingkungan. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi kekuatan utama kawasan KUNCI BERSAMA.
Sebelumnya, Ketua Sekretariat KUNCI BERSAMA, Dian Rachmat Yanuar, memaparkan kondisi kawasan yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk hampir 14 juta jiwa. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum berkembang secara optimal akibat masih lemahnya konektivitas antarwilayah dan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kawasan KUNCI BERSAMA sesungguhnya memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Namun potensi tersebut belum teraktivasi secara maksimal karena masih lemahnya konektivitas antarwilayah. Rata-rata indeks ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan, kemampuan fiskal daerah masih bergantung pada pemerintah pusat,” ujar Dian.
Ia berharap perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dapat menjadi pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan KUNCI BERSAMA.
“Apabila pembangunan infrastruktur dapat dipercepat, insyaallah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan KUNCI BERSAMA akan meningkat,” katanya.
Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Ciamis, Dr. H. Taufik Gumelar, S.T., M.M., turut menyampaikan pentingnya penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah sebagai fondasi pembangunan kawasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.
Taufik menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, khususnya pada kawasan perbatasan dan jalur penghubung antardaerah.
“Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan konektivitas kawasan. Karena itu, kolaborasi lintas daerah dan dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk mempercepat realisasi berbagai program strategis di wilayah KUNCI BERSAMA,” ujarnya.
Selanjutnya, para kepala daerah anggota KUNCI BERSAMA secara bergantian menyampaikan kondisi riil daerah masing-masing, mulai dari persoalan konektivitas, keterbatasan fiskal, komoditas unggulan yang belum terserap pasar nasional, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Forum yang semula berlangsung formal kemudian berkembang menjadi dialog terbuka dan substantif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, AHY memberikan apresiasi terhadap konsistensi KUNCI BERSAMA yang telah mempertahankan kerja sama antardaerah selama 15 tahun atas inisiatif daerah sendiri. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi contoh sinergi daerah yang mampu mendorong pembangunan kawasan secara bersama-sama.
AHY juga menyoroti potensi pariwisata kawasan KUNCI BERSAMA yang dinilai dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih cepat apabila didukung konektivitas yang memadai menuju destinasi wisata. Ia menyatakan komitmennya untuk menjadikan berbagai persoalan yang disampaikan, mulai dari optimalisasi BIJB Kertajati, penguatan jalan perbatasan, hingga penanganan banjir lintas daerah aliran sungai, sebagai bahan koordinasi lintas kementerian di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pada kesempatan tersebut, KUNCI BERSAMA secara resmi mengundang AHY untuk membuka dan menyampaikan keynote speech pada KUNCI BERSAMA Summit yang akan digelar pada 27 Juli 2026. Selain itu, AHY juga diminta untuk bergabung sebagai Dewan Penasehat KUNCI BERSAMA.
Kedua permohonan tersebut disambut positif oleh AHY yang menyatakan kesediaannya. Keputusan tersebut disambut penuh rasa syukur oleh seluruh kepala daerah yang hadir.
KUNCI BERSAMA Summit 2026 akan menjadi puncak peringatan 15 tahun forum kerja sama antardaerah tersebut. Agenda ini menandai transformasi KUNCI BERSAMA dari forum kerja sama kepala daerah menuju sinergi multipihak yang melibatkan kementerian, DPR RI, dunia usaha, BUMN, akademisi, serta berbagai mitra strategis nasional.
Summit tersebut akan menghadirkan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis dan ekspose potensi investasi daerah dengan mengusung tagline “Sinergi Jabar Sentris Jateng Sentris Menuju Indonesia Sentris”.
KUNCI BERSAMA merupakan forum kerja sama resmi antardaerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beranggotakan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu yang mewakili sekitar 14 juta penduduk di kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
