CIAMISNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk mendukung kebutuhan pendidikan bagi hampir satu juta siswa. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai listrik dan air sekolah, pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, serta kebutuhan pendidikan lainnya.
Bantuan tersebut diberikan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan dukungan melalui sejumlah program yang menyasar siswa sekolah swasta, siswa dari keluarga kurang mampu, serta siswa yang terancam putus sekolah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penerimaan pajak masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program tersebut. Ia mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak karena penerimaannya digunakan untuk mendukung pembangunan, termasuk bidang pendidikan.
“Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” kata Dedi Mulyadi, Selasa (22/9/2026).
31.663 Siswa Swasta Dapat Bantuan SSK
Salah satu program yang dijalankan Pemprov Jabar adalah Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Pada 2026, sebanyak 31.663 siswa SMA dan SMK swasta menerima bantuan melalui program tersebut.
Mereka merupakan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dedi mengatakan total dana yang disediakan untuk program SSK mencapai Rp73 miliar pada 2026.
Dana tersebut digunakan untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp150.000 per bulan bagi setiap siswa SMA dan Rp175.000 per bulan bagi setiap siswa SMK.
Selain SPP, bantuan juga digunakan untuk membayar dana sumbangan pendidikan atau uang pangkal sekolah swasta sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun.
38.887 Siswa Terima Bantuan Perlengkapan Pendidikan
Dukungan lainnya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan berupa seragam, tas, sepatu, dan buku diberikan dengan nilai Rp1,8 juta per siswa per tahun.
Sebanyak 38.887 siswa menerima bantuan tersebut. Total anggaran yang disebutkan dalam bahan mencapai Rp70 miliar dari APBD Jawa Barat.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu.
Rp70 Miliar untuk Siswa yang Terancam Putus Sekolah
Pemprov Jabar juga menyediakan Rp70 miliar untuk membantu 117.457 siswa yang terancam putus sekolah melalui pembayaran iuran bulanan.
Setiap siswa memperoleh bantuan pembayaran iuran sebesar Rp600.000 per tahun untuk menjaga keberlanjutan pendidikan mereka.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pembiayaan pendidikan yang disiapkan pemerintah daerah bagi siswa yang menghadapi risiko berhenti sekolah.
Dedi Ajak Warga Taat Membayar Pajak
Selain bantuan langsung kepada siswa, dana pendidikan sebesar Rp1,2 triliun digunakan untuk sejumlah kebutuhan sekolah, termasuk pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, serta kebutuhan pendidikan lainnya.
Dedi menekankan bahwa dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak turut membiayai berbagai program tersebut.
Ia mengimbau masyarakat untuk terus mendukung pembangunan Jawa Barat, termasuk bidang pendidikan, dengan taat membayar pajak.
Berbagai program itu mencakup dukungan bagi siswa sekolah swasta melalui SSK, bantuan perlengkapan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, hingga bantuan iuran bagi siswa yang terancam putus sekolah.
