CIAMISNEWS — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan sistem prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2026. Hingga pertengahan Oktober, metode penyajian tersebut baru dijalankan oleh 62 SPPG di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa penerapan MBG prasmanan masih dalam tahap uji coba selama dua minggu. Perluasan akan dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan berjalan baik tanpa kendala yang signifikan.
“Kalau tidak terjadi masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun menargetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan,” kata Sudaryono, dikutip dari pemberitaan pada Rabu (14/10/2026).
Target tersebut belum menjadi jumlah dapur yang sudah menerapkan sistem prasmanan. BGN masih mengevaluasi pelaksanaan awal sebelum memperluas metode penyajian tersebut ke lebih banyak sekolah.
MBG Prasmanan Diuji untuk Menekan Sisa Makanan
Melalui sistem prasmanan, makanan dibawa dalam kondisi hangat ke kelas untuk kemudian disajikan kepada siswa. Peserta didik dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila persediaan masih tersedia.
Dalam evaluasi awal yang disampaikan BGN, tingkat konsumsi makanan pada skema ini dinilai relatif tinggi. Makanan yang disajikan juga dinilai dapat dinikmati dalam kondisi lebih hangat dan segar karena jeda antara proses memasak dan waktu makan dapat dikurangi.
BGN turut menyoroti potensi pengurangan sisa makanan atau food waste. Namun, hasil uji coba masih perlu menjadi bahan evaluasi untuk menilai pelaksanaan metode tersebut sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.
Uji coba MBG prasmanan telah berjalan di 62 SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Merauke, Pulau Madura, Jawa, dan Riau.
Sekolah dan SPPG Harus Siap
Perluasan sistem prasmanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan. Kesiapan dapur penyedia layanan dan sekolah menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.
SPPG perlu menyesuaikan proses penyediaan makanan, sedangkan sekolah harus mengatur mekanisme penyajian agar kegiatan makan berlangsung tertib. Karena itu, BGN merencanakan perluasan secara bertahap dengan memprioritaskan dapur dan sekolah yang bersedia serta mampu menjalankan metode tersebut.
Kesiapan kedua pihak juga menjadi bagian dari evaluasi untuk mengetahui kendala operasional yang mungkin muncul selama uji coba. Hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pengembangan sistem prasmanan berikutnya.
Menjadi Bagian dari Pendidikan Karakter
Selain mengubah pola penyajian makanan, MBG prasmanan diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Keterlibatan peserta didik dalam pelayanan secara bergiliran atau melalui sistem piket dapat menjadi sarana pembelajaran tanggung jawab, kedisiplinan, kesabaran saat mengantre, dan kepedulian terhadap teman.
Sudaryono menjelaskan bahwa keterlibatan siswa merupakan bagian dari edukasi di lingkungan sekolah. Aktivitas tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tugas tenaga kerja yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan.
Dengan pendekatan tersebut, sistem prasmanan tidak hanya dievaluasi dari sisi konsumsi makanan, tetapi juga dari pelaksanaan kegiatan makan sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah.
Target 5.000 Dapur Masih Bergantung pada Evaluasi
BGN menargetkan penerapan MBG prasmanan dapat menjangkau 1.000 hingga 5.000 SPPG sampai akhir 2026, dari 62 SPPG yang telah menjalankan uji coba pada pertengahan Oktober.
Sebelum perluasan dilakukan, BGN masih perlu mengevaluasi pelaksanaan selama dua minggu, termasuk tingkat konsumsi makanan, potensi sisa makanan, serta kesiapan dapur dan sekolah.
Dengan demikian, target perluasan tersebut masih bergantung pada hasil uji coba dan kemampuan masing-masing SPPG serta sekolah dalam menjalankan sistem prasmanan.
