BANDUNG,– Penjabat Bupati Ciamis H. Engkus Sutisna didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hendra Suhendra hadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Jawa Barat bertempat di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Hadir pada acara tersebut Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhammad Nur, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Jawa Barat.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengemukakan, tujuan diselenggarakannya High Level Meeting ini adalah untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah dengan Pemda Provinsi Jabar dalam menjamin stabilitas harga terutama menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).
“High Level Meeting ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah baik Bupati, Wali Kota, dan kami dari Pemdaprov untuk menjamin stabilitas harga, terutama menjelang Natal dan tahun baru,” ucap Bey Machmudin.
Pemdaprov Jabar bersama 27 kabupaten/kota melalui TPID dan TP2DD, berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali, menjaga stok beras dan bahan pangan lainnya di berbagai daerah menjadi salah satu strategi dalam mengendalikan inflasi.
Ketersediaan bahan pangan di suatu daerah yang surplus akan menyuplai daerah yang membutuhkan. Dengan terjaganya suatu daerah dari kelangkaan dapat mengantisipasi kenaikan harga.
Bey mengungkapkan pula pada Juli 2024 tercatat inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jabar sebesar 2,25 persen. Kemudian tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jabar bulan Juli 2024 sebesar 0,06 persen, dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,16 persen.
Inflasi tahunan di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang sebesar 2,13 persen. Bey mengatakan bahwa Pemdaprov Jabar akan menjaga dengan baik agar inflasi terkendali dan sampai bulan Juli, Inflasi masih seusai target.
Kabupaten Ciamis sendiri dalam paparan yang dijelaskan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, tidak termasuk dalam daftar 10 Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi tinggi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhamad Nur berharap agenda yang terselenggara ini bisa menjadi modal bersama untuk menjaga inflasi sesuai dengan target. Apalagi tren inflasi 2024 menunjukkan angka lebih rendah dari tahun 2023, yaitu 2,48.
Nur juga menginginkan percepatan digitalisasi dapat membuat indeks pengendalian inflasi menjadi semakin baik, terutama dalam mendukung pembangunan di Jabar.
“Dengan digitalisasi dan elektronifikasi mudah-mudahan IETPD-nya (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) semakin bagus dan itu semua sangat kita butuhkan dalam rangka mendukung pembangunan supaya lebih efisien dan semakin mendorong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat,” ujar Nur.
Post Views:
8
