Ciamisnews.com– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) rampung pada September 2026 dan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Program ini diproyeksikan menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus pusat distribusi berbagai layanan pemerintah di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas kepada wartawan usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan di Makassar, Minggu (5/7/2026). Menurutnya, pemerintah kini memfokuskan seluruh sumber daya untuk memastikan target pembangunan KDMP dapat tercapai sesuai jadwal.
“Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai 40 ribu tahun ini” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan, pemerintah sengaja memprioritaskan penyelesaian 40 ribu koperasi terlebih dahulu agar seluruh sistem operasional berjalan optimal sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut pada tahun berikutnya.
“Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan kita lihat perkembangan seperti apa,” katanya, merespons penyesuaian target dari rencana awal pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Zulhas, keberadaan KDMP nantinya tidak hanya berfungsi sebagai koperasi biasa, tetapi juga menjadi pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa. Berbagai program bantuan pemerintah akan dipusatkan melalui koperasi tersebut agar penyalurannya lebih terintegrasi dan efisien.
Program yang akan disalurkan melalui KDMP antara lain Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga berbagai layanan pembayaran kebutuhan masyarakat seperti listrik dan telepon. Selain itu, koperasi juga akan menjadi tempat penjualan pupuk bersubsidi serta gas bersubsidi.
“Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes,” ujar Zulhas.
Tidak hanya berperan sebagai pusat distribusi bantuan dan layanan publik, KDMP juga diproyeksikan menjadi **offtaker** atau pembeli langsung hasil produksi pertanian, perkebunan, hingga perikanan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap petani dan nelayan memperoleh kepastian pasar serta harga jual yang lebih layak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan operasional 40 ribu KDMP masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Seluruh kebijakan terkait jumlah koperasi maupun mekanisme operasional akan ditetapkan secara terpusat.
“Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan,” kata Jufri.
Ia menambahkan, di Sulawesi Selatan sendiri pembentukan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih terus berjalan. Hingga saat ini telah terbentuk 3.059 pengurus koperasi yang tersebar di 24 kabupaten dan kota sebagai persiapan menjelang operasional program tersebut.
Dengan target mulai beroperasi pada Oktober 2026, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa, mempercepat distribusi bantuan pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola koperasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
