CIAMISNEWS – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyiapan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secepat mungkin. Pemerintah kini menghitung kebutuhan pembiayaan, berbagai sumber pendapatan PTN, serta kemampuan fiskal negara sebelum menentukan tahapan pelaksanaannya.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan tersebut.
Perhitungan mencakup sejumlah komponen pembiayaan perguruan tinggi, antara lain penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya di PTN.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Kebutuhan Anggaran Masih Dikaji
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelumnya telah melakukan kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis.
Kajian tersebut digunakan untuk melihat kebutuhan anggaran sekaligus berbagai kemungkinan skema penerapan program.
Menurut Brian, hasil perhitungan itu selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut disusun secara terukur dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program kuliah gratis di PTN masih berada dalam tahap pengkajian dan penyiapan. Dalam bahan yang disampaikan, belum terdapat keputusan mengenai tanggal mulai atau tahapan final pelaksanaan program.
Prabowo Bentuk Tim Khusus
Untuk memperdalam perhitungan, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Brian menjelaskan, tim khusus tersebut akan melakukan telaahan lebih mendalam terhadap perhitungan yang telah dilakukan pemerintah.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian.
Hasil Kajian Ditargetkan Dua Minggu hingga Satu Bulan
Brian berharap tim khusus dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Kajian tersebut diharapkan menghasilkan perhitungan yang lebih rasional sekaligus tahapan pelaksanaan yang lebih jelas.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden melalui tim yang dipimpin Menko PMK. Laporan tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
